Pada Hari-hari Penting, entah Paskah maupun Natal, entah hari jadi Tarutung ataupun 17 Agustus, seisi kota Tarutung menjadi riuh. Kalau kita berjalan bertolak dari pusat kota, melewati jembatan besar yang di selatan, coba dongakkan kepala. Di atas, tergantung sekitar sepuluh spanduk, warna-warni. Dalam jarak yang begitu rapat antara satu dengan yang lain, kadang-kadang spanduk-spanduk itu tidak dapat terbaca. Semuanya punya pesan yang seragam, kira-kira begini “Bapak Anu Marga Anu Mengucapkan Selamat Natal/Selamat Paskah, dsb”. Terkesan ramah, tapi ‘ada udangnya’, karena keramahan ini ditempuh demi kampanye, entah calon bupati, calon gubernur, entah partai, entah ormas tertentu. Weleh.
Apalagi sekarang memang momentumnya sangat tepat. Setelah momen pemilihan Gubernur Sumatera Utara berlalu, daerah Tarutung sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Tapanuli Utara.
Melihat dari segi efektivitas, fungsi spanduk-spanduk itu sudah bukan lagi informatif, karena saya yakin seratus persen, publik tarutung tidak pernah merasa butuh ucapan selamat ini itu, alih-alih secara jeli mencari. Lagi, secara informatif pula, karena sedemikian banyaknya, dan pemasangan yang berjubel, bisa dipastikan spanduk itu tidak terbaca. Nah, kalau tidak bisa terbaca, apa lagi gunanya?
Strategi politis itu bermacam-macam. Ketika Jerman berhasil mengalahkan Prancis, seorang filsuf Jerman, Friedreich Nietzche tersenyum sinis: “Jerman tidak benar-benar menang, karena Prancis sudah mengkoloni kita dalam segi budaya.” Artinya, ada strategi halus yang lebih mengikat tanpa sadar, ketimbang berperang.
Kita tabu berperang, tapi siapa yang akan melarang kita untuk memasang ucapan selamat? Bukankah ini budi bahasa yang halus dan ramah. Sayangnya publik Tarutung bukanlah orang kemarin sore. Justru kini permasalahannya adalah, ruang terbuka yang bebas, nyaman, dan indah, yang harusnya menjadi hak semua penduduk, jadi ‘kotor’ gara-gara spanduk yang (boro-boro ada seninya!) datar dan seragam. Ini adalah hak, yaitu hak untuk mendapatkan ruang publik, yang bebas dari intrik, dan kepentingan kelompok. Solusinya adalah bukan untuk melarang, melainkan memberikan ruang (maupun waktu) yang tertentu untuk kepentingan-kepentingan semacam itu.
